TUGAS KE-13

Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Pendahuluan

Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal. Namun dalam praktiknya, hubungan pusat dan daerah kerap diwarnai ketegangan akibat perbedaan kepentingan, tafsir regulasi, serta pendekatan kebijakan.Harmonisasi kebijakan menjadi tantangan serius karena kebijakan yang lahir di pusat sering kali bersifat seragam, sementara daerah menghadapi realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Tesis dalam esai ini menegaskan bahwa disharmoni kebijakan pusat dan daerah bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga mencerminkan persoalan politis dan struktural yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Tantangan

Dari aspek yuridis, tantangan utama harmonisasi kebijakan terletak pada tumpang tindih regulasi

antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Tidak jarang kebijakan pusat yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah berbenturan dengan perda yang telah lebih dahulu disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi kebijakan. Mekanisme pembatalan perda melalui executive review oleh Kementerian Dalam Negeri sering dipandang sebagai solusi cepat, namun juga menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi semangat otonomi daerah.

Dari aspek politis, perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan kepala daerah turut

memperbesar jurang disharmoni. Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki

legitimasi politik yang kuat, sehingga cenderung mempertahankan kebijakan populis yang sesuai

dengan aspirasi lokal, meskipun tidak selalu sejalan dengan agenda nasional. Perbedaan afiliasi politik antara pusat dan daerah juga kerap memicu resistensi terhadap kebijakan pusat, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap mengancam stabilitas politik lokal.

Aspek fiskal juga menjadi hambatan signifikan dalam harmonisasi kebijakan. Ketergantungan

daerah terhadap dana transfer dari pusat membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas.

Kebijakan fiskal pusat yang disertai persyaratan teknis yang kaku sering kali tidak selaras dengan

kebutuhan riil daerah. Akibatnya, daerah berada dalam posisi dilematis antara mematuhi kebijakan pusat demi kelangsungan anggaran atau menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang mendesak.

Refleksi dan Dampak

Ketidakharmonisan kebijakan pusat dan daerah berdampak nyata pada kualitas pelayanan publik.

Dalam sektor perizinan dan investasi, perbedaan regulasi antara pusat dan daerah dapat memperlambat proses perizinan dan menurunkan minat investor. Polemik antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan sejumlah Perda Tata Ruang menjadi contoh konkret bagaimana disharmoni regulasi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pengalaman penanganan pandemi COVID-19 juga memperlihatkan ketegangan kebijakan antara pusat dan daerah. Pada awal pandemi, beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan kebijakan pusat. Perbedaan ini memunculkan kebingungan di masyarakat dan menunjukkan lemahnya koordinasi kebijakan dalam situasi krisis.Dampaknya, pelayanan kesehatan dan distribusi bantuan sosial sempat mengalami hambatan.Dari perspektif masyarakat, disharmoni kebijakan menciptakan ketidakjelasan standar pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pusat dan daerah saling menyalahkan atas kegagalan kebijakan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.Fenomena ini juga menimbulkan kesan bahwa Indonesia perlahan kembali ke arah sentralisasi, dimana kebijakan strategis lebih banyak ditentukan oleh pusat dengan ruang partisipasi daerah yang

terbatas.

Solusi Kreatif dan Kesimpulan

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah memerlukan perubahan pendekatan yang lebih dialogis dan kolaboratif. Pemerintah pusat perlu melibatkan daerah sejak tahap perumusan kebijakan,bukan hanya pada tahap implementasi. Penguatan mekanisme konsultasi dan koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar kebijakan nasional tetap responsif terhadap kebutuhanlokal.Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap perda sebaiknya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih mengedepankan pembinaan dan pendampingan. Dengan demikian, kreativitas daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan keselarasan kebijakan nasional. Pada akhirnya, harmonisasi

kebijakan bukan berarti menyeragamkan seluruh kebijakan, melainkan mencari titik temu antara

kepentingan nasional dan realitas daerah demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.