TUGAS KE-6

 Membangun Kesadaran Hak Politik Mahasiswa di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi dan kesadaran politik bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih belum memahami secara utuh hak politiknya sebagai warga negara, seperti hak berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Artikel reflektif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak politik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pemahaman hak-hak warga negara, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: hak politik, mahasiswa, kesadaran warga negara, partisipasi, pendidikan tinggi

Pendahuluan

Sebagai bagian dari warga negara, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta pendidikan, tetapi juga sebagai aktor sosial dan politik yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, hak warga negara, terutama hak politik, menjadi elemen penting yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik.

Sayangnya, di lingkungan pendidikan tinggi masih banyak mahasiswa yang apatis terhadap isu-isu politik dan demokrasi. Ketidaktahuan mengenai hak-hak dasar mereka sebagai warga negara menyebabkan minimnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik di tingkat kampus maupun nasional. Karena itu, membangun kesadaran hak politik mahasiswa menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk karakter warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Permasalahan

Permasalahan utama yang muncul di lingkungan mahasiswa adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi terhadap pelaksanaan hak-hak politik. Beberapa bentuknya antara lain:

1. Apatis terhadap kegiatan politik kampus dan nasional, misalnya tidak mengikuti pemilihan BEM atau bahkan pemilu nasional.
2. Kurangnya pemahaman terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak berpendapat dan berserikat.
3. Kurangnya ruang dialog dan pendidikan politik di lingkungan kampus yang mendorong mahasiswa memahami perannya sebagai warga negara yang aktif.

Permasalahan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pendidikan kewarganegaraan yang sejatinya bertujuan membentuk mahasiswa berkarakter demokratis.

Pembahasan

Hak warga negara mencakup berbagai aspek, mulai dari hak sipil, hak ekonomi, sosial, hingga politik. Menurut UUD 1945 Pasal 27, 28, dan 30, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, hak untuk menyatakan pendapat, serta hak untuk turut serta dalam pembelaan negara. Dalam konteks mahasiswa, hak politik memiliki arti penting sebagai bagian dari pembentukan kesadaran demokrasi.

Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan (agent of change). Kesadaran politik mahasiswa akan memengaruhi bagaimana mereka bersikap terhadap isu publik, kebijakan pemerintah, serta dinamika sosial di masyarakat. Namun, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hak politik, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal.

Melalui pendidikan tinggi, mahasiswa seharusnya mendapatkan ruang untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, seperti:

• Berpartisipasi dalam organisasi kampus seperti BEM, DPM, UKM, atau komunitas sosial.
• Menyampaikan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab dalam forum akademik maupun publik.
• Mengkritisi kebijakan kampus atau pemerintah secara konstruktif berdasarkan data dan analisis rasional.

Selain itu, peran dosen dan institusi pendidikan tinggi juga sangat penting. Dosen perlu menjadi fasilitator yang menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa, bukan sekadar penyampai materi. Sementara itu, kampus perlu menyediakan ruang demokratis yang aman dan inklusif bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pandangan politiknya tanpa rasa takut atau tekanan.

Dalam refleksi pribadi, penulis menyadari bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya tentang menimba ilmu, tetapi juga mempersiapkan diri menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Menggunakan hak politik dengan bijak—seperti ikut memilih dalam pemilu, berdiskusi tentang isu kebangsaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial—adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus kontribusi nyata terhadap bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Kesadaran hak politik mahasiswa merupakan pondasi penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Mahasiswa perlu memahami bahwa hak politik bukan sekadar hak untuk memilih atau dipilih, tetapi juga hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Untuk membangun kesadaran tersebut, perlu dilakukan:

1. Peningkatan literasi politik melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seminar, dan diskusi terbuka.
2. Pemberdayaan organisasi mahasiswa agar menjadi wadah pembelajaran demokrasi yang sehat dan produktif.
3. Kolaborasi antara kampus dan lembaga pemerintahan dalam kegiatan sosialisasi hak-hak warga negara.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menjalankan peran sebagai warga negara yang cerdas, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Hak dan Kewajiban Warga Negara.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Wahyono, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Deepublish.
• Hidayat, R. (2020). “Kesadaran Politik Mahasiswa dalam Era Digital.” Jurnal Civic Education, 8(2), 45–56.